Anggota DPRD Jabar Minta Kang Emil Tak Usah Membuat Pernyataan Yang Muluk
Wabah Virus Corona belum usai, beberapa menteri terus menyumbangkan bantuannya kepada masyarakat, Namun Ridwan Kamil justru kewalahan untuk mengatur bantuan tersebut.
Pernyataan RK ini mengungkapkan betapa repotnya ia harus menjelaskan soal jatah bantuan kepada masyarakat, lantaran bantuan dari beberapa kementerian seperti Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pariwisata tak datang bersamaan dan dengan mekanisme masing-masing.
Selain itu, data yang tak singkron antara provinsi dan pemerintah kota/kabupaten masih jadi kendala.
Terkait hal tersebut, Rafael Situmorang, anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan meminta agar RK tak saling menyalahkan.
Pemerintah provinsi jawa barat harus perbaiki komunikasi dengan kota kabupaten agar pendataan tersebut lebih mudah dan juga cepat.
Termasuk juga dengan pemerintah pusat.
“Selama ini kan pemerintah kota atau kabupeten masih menunggu berapa Kepala Keluarga (kk) yang dicover oleh provinsi. Termasuk juga bantuan dari pusat,” kata Rafael melalui sambungan telepon, Sabtu (9/5).
Dengan demikian, kata dia, pemerintah kota atau kabupaten bisa menganggarkan untuk KK yang belum tersentuh bansos. Sehingga, lanjutnya, penyaluran bansos tidak terkatung katung.
“Kami imbau agar RK tidak membuat statement yang muluk muluk, padahal teknis dan data di lapangan belum siap. Kalau masalah bantuan yang datang berbeda waktu, kordinasikan saja,” tandasnya.
Dengan ini diharapkan seluruh bantuan tepat sasaran.
