Nasionalberita.com – Penanganan pandemi virus corona menjadi yang utama di semua daerah tidak terkecuali Provinsi Jawa Barat, tetapi besarnya serapan anggaran untuk penangulangan pandemi covid-19 sekiranya harus berbanding dengan efek yang terjadi dilapangan.
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Jawa Barat Bambang Mujiarto, mengkritisi penanganan Covid-19 yang belum berdampak langsung terhadap masyarakat.
Padahal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengklaim serapan anggaran covid-19 yang sudah 50%.
BeritaTerkait
“Saya dengar katanya sudah terserap 50% atau sebanyak Rp 2,2 trilyun,tapi angka pasien terkonfirmasi naik terus. Ini yang kita kritisi. Dengan serapan separuh anggaran seharusnya dampaknya terasa bagi masyarakat,” kata Bambang.
Bambang memaparkan, anggaran jaring pengaman sosial menjadi yang tertinggi yakni mencapai Rp 3,8 triliun.
“Paling tinggi memang untuk anggaran jaring pengaman sosial, dan baru terserap 30% atau Rp 1,1 triliun dari total anggaran Rp 3,8 triliun,” bebernya.
Bambang menyoroti, jumlah penerima bantuan sosial ini terus berkurang setiap tahap pendistribusian dengan dalih adanya ada pendataan ulang agar tepat.
Tapi, kata Bambang, fakta di lapangan nyatanya justru masih banyak warga yang benar-benar tidak mampu malahan terhapus dari data penerima bantuan sosial.
“Ini yang membuat heran, jumlah data penerima bantuan sosial ini terus berkurang, bahkan di tahap kedua ini berkurang sekitar 400 ribuan. Nah ini menjadi pertanyaan, penyebabnya apa mengapa bisa penerima manfaat bansos ini malahan berkurang,” cetusnya.
