Politik

Bansos Pemprov Jabar Dinilai Tak Efektif

Banyak nya rencana yang tak berjalan dengan mulus membuat beberapa warga protes soal pengadaan Bansos Pemerintah provinsi jawa barat.

Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Abdul Hadi Wijaya, menegaskan sebaiknya program tersebut dihentikan dan dialihkan dari Bantuan Non Tunai (BNT) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Mulai munculnya keluhan-keluhan dari masyarakat terkait kualitas bantuan sosial dari Pemprov Jabar, sebagai anggota DPRD Jabar, mengusulkan program tersebut dihentikan dari non tunai. Ini ternyata semakin membahana kekurang-kekurangannya,” ujar Abdul Hadi Wijaya, yang juga Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Ahad (10/5/2020).

Dikatakannya pengadaan bansos ini kendalanya adalah susah pendistribusian hingga ke pelosok daerah jawa barat.

“Ini justru dalam pengiriman lambat akan berdampak terhadap pengiriman yang tidak tepat sasaran,” ucapnya.

dan yang kedua menurutnya adalah masalah di lapangan.

Seperti di Garut adanya telor busuk “Telor Berading”, jika memang itu telor berading berarti pemerintah menyuruh masyarakatnya mengkonsumsi.

“Sama saja pemerintah meracuni masyarakatnya. Ini sangat tidak baik jika memang isu ini yang terangkat,” katanya.

Yang ketiga persoalan pengadaan barangnya. Menurut Abdul Hadi, dalam pengadaanya dikuasi oleh pengusaha yang memiliki akses besar. Artinya pengusaha yang kuat, seharusnya ada sub contrak pada pengusaha kecil yang ada di daerah.

Justru sebaliknya jika bansos ini dilakukan secara tunai, maka yang akan makmur itu adalah warung-warung yang ada disekitar penerima.

“Bayangkan di satu kampung dan satu desa ada 50 orang yang menerima sebesar Rp 500 ribu. Maka omzet yang beredar dikampung tersebut bisa mencapai Rp25 Juta dalam satu bulan,” ujarnya.

“BLT akan mengurangi resiko yang sangat besar. Bulan depan bansos non tunai harus bisa dialihkan ke bantuan langsung tunai. Ini yang harus dilakukan gubernur,” katanya.

Ia meminta jika pemerintah provinsi ingin membantu masyarakatnya maka dengan segera harus dilakukan evaluasi terkait pemberian bantuan sosial ini.

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker