Nasionalberita.com – Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyatakan bahwa Indonesia sudah saatnya memiliki Badan Pangan Nasional seperti yang diperintahkan oleh undang-undang. Untuk itu ia mengusulkan agar keberadaan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dikonversikan menjadi Badan Pangan Nasional.
“Perintah Undang-Undang Pangan, kita harus segera memiliki Badan Pangan Nasional. Daripada membuat badan baru, sebetulnya (Bulog) ini dikonversikan saja untuk menjadi badan pangan nasional,” ucap Rieke disela-sela agenda kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Gudang Bulog di kawasan Karawang, Jawa Barat, Kamis (28/1/2021).
Sehingga dalam kondisi yang tidak tahu kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir, sambung Rieke, Indonesia wajib memiliki satu Badan Pangan Nasional yang keberadaannya benar-benar langsung di bawah presiden.
BeritaTerkait
“Karena soal pangan adalah soal keselamatan negara, selain masalah energi yang juga penting. Dalam era globalisasi dan pasar bebas, yang benar-benar skala prioritasnya harus dijaga adalah tentang pangan,” tandas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi VI DPR ke Gudang Bulog Karawang itu, para wakil rakyat menyaksikan secara langsung masih banyaknya tumpukan beras hasil impor beberapa tahun lalu yang belum tersalurkan.
“Kita berharap ke depannya ada strategi bagi kedaulatan pangan kita. Beras-beras yang ada ini tidak tersalurkan. Kami yakin beras hasil petani kita jauh lebih baik dari beras impor, namun yang terpenting adalah adanya support dari semua pihak, termasuk DPR dan pemerintah agar bagaimana produksi dan distribusinya beras yang dihasilkan para petani itu diberikan ruang. Saya yakin, kita tidak usah impor, khususnya soal beras,” tegas Rieke.
Terkait penumpukan beras impor di gudang Bulog tersebut, Rieke mengatakan, permasalahan ini akan dibawa ke dalam rapat Komisi VI. Ia juga menyebut bahwa kondisi keuangan Bulog juga kurang sehat, akibat adanya kebijakan bahwa Bulog harus mengimpor. Sedangkan uang untuk melakukan impornya berasal dari pinjaman perbankan. Hingga akhirnya Bulog harus membayar bunga hutang bank itu yang jumlahnya mencapai Rp 1,4 triliun.
Sementara di sisi lain Bulog juga harus bisa mengatur harga pangan yang murah, yang menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, kurang masuk akal. “Karena itu saya tidak berhenti mengusulkan, sudah waktunya Bulog menjadi Badan Pangan Nasional yang tidak boleh profit oriented, dan dia tidak boleh dipaksa untuk menghasilkan untung, tetapi bagaimana badan pangan itu betul-betul bisa menjaga ketersediaan, keamanan, dan kedaulatan pangan kita,” pungkasnya.
