Presiden Jokowi memberi perhatian serius untuk masyarakat miskin yang sama sekali belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“Presiden memerintahkan Kemensos untuk menyisir warga miskin dan warga terdampak yang belum mendapatkan bansos,” kata Fadjroel kepada wartawan, Selasa (9/6/2020).
Hal ini disampaikan Fadjroel menanggapi survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia. Survei yang dilakukan pada bulan Mei itu menunjukkan 60,3 persen responden menilai bansos yang disalurkan pemerintah tak tepat sasaran.
Fadjroel menjelaskan, skema bansos yang ditetapkan pemerintah pusat cukup banyak, seperti perluasan program keluarga harapan, paket sembako, Bansos Tunai, BLT Desa, serta menggratiskan listrik bagi pelanggan 450 VA.
Selain bansos pemerintah pusat, bansos juga diberikan oleh pemerintah daerah.
“Dengan skema bansos yang cukup banyak itu diharapkan tidak ada warga miskin dan warga terdampak yang tertinggal,” kata Fadjroel.
Kendati demikian, Fadjroel mengakui masih ada masalah berkaitan dengan data penerima manfaat yang membuat penyaluran bansos ini belum sepenuhnya tepat sasaran.
Dalam mengatasi ketidaksesuaian data, Kementerian Sosial telah memberikan fleksibilitas pada RT/RW, pemerintah desa dan juga pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah di lapangan sehingga warga miskin dan warga yang terdampak Covid-19 bisa mendapatkan bansos.
“Hal ini juga digunakan Kemensos sebagai momentum untuk melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,” ucap Fadjroel.
