Nasionalberita.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menyampaikan dokumen kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dokumen itu pun disetujui sebagai dasar penyusunan APBN 2021.
Situasi ekonomi global hingga kini masih berkembang sangat dinamis. Pandemi Covid-19 yang melanda setidaknya 215 negara di dunia semakin menimbulkan ketidakpastian terhadap ekonomi dunia.
Meski demikian, dalam proyeksi terbaru dari lembaga global yang diperoleh Presiden, Indonesia diproyeksikan masuk ke dalam kelompok negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Namun, dalam arahannya di rapat terbatas yang membahas rancangan postur APBN Tahun 2021, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk tetap waspada dan mampu mengantisipasi setiap kemungkinan.
“Kita tetap harus waspada terhadap berbagai kemungkinan dan antisipasi kita terhadap risiko terjadinya gelombang kedua serta masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global di tahun 2021,” kata Presiden melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 28 Juli 2020.
Dalam laporan yang diterima Presiden, OECD memprediksi bahwa pada 2021 mendatang perekonomian global akan mulai kembali pulih dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,8 hingga 5,2 persen. IMF bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang akan mencapai angka 5,4 persen.
“Saya kira kalau perkiraan ini betul kita akan berada pada posisi ekonomi yang juga mestinya itu di atas pertumbuhan ekonomi dunia,” kata Presiden.
Oleh karena itu, untuk dapat merancang postur APBN Tahun 2021 mendatang agar dapat menghadapi tantangan dan ketidakpastian ekonomi global sekaligus memulihkan perekonomian nasional di tengah pandemi, Kepala Negara menekankan sejumlah hal. Pertama ialah dengan melakukan kalkulasi cermat terhadap angka-angka indikator ekonomi makro.
“Harus betul-betul dikalkulasi dengan cermat, hati-hati, optimistis, tapi juga harus realistis dengan mempertimbangkan kondisi dan proyeksi terkini,” kata Presiden.
Prioritas penggunaan anggaran dan pelebaran defisit APBN tahun 2021 mendatang juga harus berfokus pada upaya pembiayaan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dan transformasi di berbagai sektor. Seperti reformasi di bidang kesehatan, pangan, energi, pendidikan, dan percepatan transformasi digital.
Selanjutnya, Presiden mengatakan bahwa sumbangan APBN pada produk domestik bruto Indonesia hanya berkisar 14,5 persen. Dengan demikian, di tengah situasi pandemi saat ini, pemerintah perlu mendorong belanja pemerintah untuk menjadi daya ungkit perekonomian masyarakat yang diharapkan berimplikasi pada turut pulihnya sektor swasta dan UMKM.
“Dalam situasi krisis seperti ini belanja pemerintah menjadi instrumen utama untuk daya ungkit, tapi juga agar sektor swasta dan UMKM bisa pulih kembali. Mesin penggerak ekonomi ini harus diungkit dari APBN kita yang terarah dan tepat sasaran,” kata Presiden.
Mengakhiri arahannya, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan jajarannya agar tidak melupakan agenda-agenda strategis besar bangsa Indonesia, utamanya untuk dapat terhindar dari perangkap negara berpendapatan menengah.
“Sejak 1 Juli 2020 kita tahu semuanya Indonesia telah meraih predikat upper middle income country. Namun, kita tahu tantangan untuk keluar dari middle income trap ini masih besar dan panjang,” kata Presiden.
