Nasionalberita.com – Kegiatan pembangunan infrastruktur Indonesia sendiri sebenarnya juga membuka lapangan pekerjaan baru untuk dan bagi penduduk daerah Indonesia. Hal ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di daerah Indonesia pastinya. Faktor utama untuk membangun infrastruktur Indonesia pastinya sangat membutuhkan akan pengelolaan dan keterlibatan dari tenaga masyarakat Indonesia itu sendiri.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga secara bertahap terus membangun jalan paralel perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Pembangunan jalan perbatasan sejalan dengan program Pemerintah Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta membuka keterisolasian daerah terpencil, mengurangi biaya kemahalan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan jalan perbatasan bernilai strategis karena di samping fungsi pertahanan dan keamanan negara juga sekaligus membuka dan menumbuhkan ekonomi kawasan perbatasan. “Pembangunan kawasan perbatasan bukan hanya untuk gagah-gagahan tetapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perbatasan dengan menciptakan embrio pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.
Jalan paralel perbatasan Kalbar memiliki panjang 811.32 km yang terbagi menjadi dua yakni 607.81 km berstatus jalan non nasional dan 203.51 km jalan nasional. Hingga Juli 2020, jalan paralel sepanjang 811.32 km tersebut telah tembus seluruhnya dari Temajok hingga Batas Provinsi Kalbar/Kaltim.
Rata-rata seluruh jalan memiliki lebar minimal 6 meter dan ruang milik jalan (Rumija) antara 15 – 25 meter. Dari seluruh jalan yang telah tembus, saat ini kondisinya sudah teraspal sepanjang 318,89 Km (39.30%), lapisan agregat sepanjang 195.96 km (24.15%), dan masih berupa perkerasan tanah 296.47 km (36.54%).
Pada tahun 2020, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga melakukan relaksasi/refocusing pagu anggaran sehingga yang tersedia sebesar Rp 247 miliar digunakan untuk pembangunan Ruas Temajuk – Aruk sepanjang 5.8 km, pekerjaan lapis permukaan Ruas Aruk – Batas Kecamatan Siding/Seluas sepanjang 6.8 km, pembangunan Jalan Ruas Batas Kecamatan Siding/Seluas – Batas Kecamatan Sekayan/Entikong sepanjang 5.6 km.
Kemudian pembangunan Jalan Batas Kapuas Hulu/Sintang – Nanga Badau sepanjang 4.7 km, Ruas Nanga Era – Batas Kaltim sepanjang 6,4 km, dan pemeliharaan rutin Ruas Temajuk – Nanga Badau dan Nanga Era – Batas Kaltim sepanjang 471,9 km. Selain itu juga dilakukan pembangunan 3 jembatan yakni di Ruas Jalan Batas Kecamatan Siding/Seluas – Batas Kecamatan Sekayan/Entikong (300 meter), Jembatan Ruas Jalan Entikong – Rasau – Badau (859 meter), dan Jembatan Ruas Jalan Nanga Era – Batas Kaltim (390 meter).
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Herlan Hutagaol mengatakan seluruh ruas yang masih berupa hutan dari Temajok – Aruk – Badau – Putusibau – Naga Era – Batas Kaltim telah dibuka oleh Zeni TNI Angkatan Darat.
“Tetapi masih terdapat badan jalan di beberapa ruas yang sudah dibuka TNI masih belum memenuhi syarat gradenya, sehingga memerlukan perbaikan alignement baik vertical maupun horizontal. Jadi secara bertahap akan kita perbaiki sesuai ketentuan maksimal kelandaian untuk jalan nasional,” kata Herlan.
Selain masih memerlukan peningkatan kualitas kondisi jalan, Herlan menambahkan saat ini juga masih terdapat 21 jembatan bentang antara panjang 20 meter sampai 80 meter dengan total panjang 845 meter yang belum ditangani dengan kebutuhan biaya sekitar Rp 303,4 miliar. “Diperkirakan tahun 2024 semua jembatan sudah selesai dikerjakan dan fungsional jalan bisa lancar,” ujar Herlan.
Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran untuk proses pengaspalan dan perbaikan geometrik jalan paralel perbatasan Kalbar hingga akhir tahun 2024 (fungsional dilewati kendaraan roda empat) diperkirakan sebesar Rp 3,5 triliun termasuk untuk pembangunan jembatan. Sedangkan untuk penuntasan aspal (black top) sampai akhir tahun 2026 pada ruas jalan Nanga Era – Batas Kaltim diperlukan biaya sebesar Rp 4,5 triliun.
“Saat ini sudah ada pergerakan menuju tempat wisata Temajok, kalau sebelumnya warga Indonesia yang ke wilayah Malaysia, sekarang warga Malaysia banyak yang ke wilayah Indonesia. Dulu warga Indonesia di perbatasan biasanya berhari – hari jalan kaki dan naik motor belanja ke wilayah Malaysia, sekarang sudah belanja ke ibu kota kecamatan atau desa terdekat karena sudah banyak toko,” kata Herlan.
