Nasionalberita.com – Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.
Untuk memulihkan ekonomi Indonesia, pemerintah telah menetapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan berbagai kebijakan yang menyasar masyarakat Indonesia secara luas. Kebijakan terbaru yang menjadi bagian dalam program PEN adalah terkait pinjaman PEN Daerah, Viability Gap Fund (VGF) dan Penempatan Dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang diharapkan dapat memulihkan perekonomian di daerah yang tentu akan membawa dampak terhadap perekonomian secara nasional.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers setelah acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) bersama dengan Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan pada Senin (27/07).
“Kalau daerah punya program yang bagus maka pemerintah pusat akan mendorongnya melalui belanja dari Kementerian/Lembaga. Jadi kita menyesuaikan dengan keinginan dari daerah untuk betul-betul memperbaiki berbagai indeks kesejahteraan masyarakat. Monitoring tentu karena walaupun ada pinjaman atau tidak ada pinjaman, transfer ke daerah itu jauh lebih besar lagi. Jadi, kita tetap akan monitor daerah itu. Kita berharap semua pemerintah daerah dan pimpinan daerah sukses karena kesuksesan mereka adalah identik dengan kesuksesan kita nasional untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan lain-lain,” tukas Menkeu.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Keuangan dan PT SMI atas telah dilakukannya penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan PT SMI.
“Terimakasih kepada Ibu Menteri, kemudian juga seluruh jajaran Kementerian Keuangan dan PT SMI karena ini pertama kalinya kami mendapatkan pinjaman lewat SMI. Jadi, ada beberapa sektor yang nanti akan dibantu untuk pendanaan kesatu pengendalian banjir, kedua peningkatan layanan air minum, ketiga pengelolaan sampah, keempat peningkatan infrastruktur transportasi, kelima peningkatan infrastruktur pariwisata dan kebudayaan dan juga olahraga. Jadi, Jakarta memiliki porsi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia karena itu bila kita bisa mempercepat pemulihan di Jakarta akan berdampak nasional,” ungkap Gubernr DKI Jakarta.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menyampaikan hal yang sama serta tujuan yang akan dicapai dengan diterimanya pinjaman daerah.
“Kami ingin menyampaikan rasa terimakasih kami kepada Menteri Keuangan beserta jajarannya, PT SMI, karena Jawa Barat hari ini mendapat tiga bantuan luar biasa. Satu pinjaman daerah, yang kedua adalah VGF untuk sebuah kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh nasional yaitu waste to energy yang memang harus menjadi sebuah lompatan dalam pengelolaan lingkungan dan persampahan di Indonesia. Ketiga adalah penempatan dana pemerintah untuk pemulihan ekonomi di bank terbaik kami yaitu Bank BJB. Tiga instrumen ini Insha Allah, kita bisa gerakkan secepatnya dalam sisa 6 bulan ini khususnya untuk tahun 2020, karena hasil kajian kami Bu Menteri, kami ini antara minus 2% atau bisa positif 2,3%. Maka, kami akan kerja keras supaya mengejar yang 2,3 persen positif itu. Karena kalau Jawa Barat terkerek, tentunya nasional ikut terbawa naik dengan populasi kami yang sangat besar,” tutup Gubernur Jawa Barat.
